"Peduli Bencana Cianjur-Jawa Barat, Karang Taruna Dharma Bakti Desa Bojongrangkas Kirim Bantuan Logistik.

CIAMPEA = Karang Taruna Dharma Bakti desa Bojongrangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Mengadakan Kegiatan Peduli Bencana Gempa yang melanda Cianjur-Jawa Barat. Rasa empati dan kepedulian muncul dari karang Taruna ini di aplikasikan dengan memberikan Bantuan Logistik.

Karang Taruna yang kepengurusannya masih seumur jagung  mulai menjalankan program dan kegiatan-kegiatan tepat sasaran misalkan pada kegiatan hari ini, selasa 29 Nopember 2022, Karang Taruna Dharma Bakti berikan sumbangan ke kampung Cimanglid desa Cijedil Kecamatan Cugenang. " tutur Supriono Wakil ketua Katar Desa Bojongrangkas.

Lebih lanjut tutur ono Acong sapan akrab Supriono, selain memberikan bantuan kepada korban gempa Cianjur kami dan teman melakukan Trauma Healing sedikitnya terhadap 50 anak anakdi Desa Cijedil. dengaan cara mengajak mereka berdialog, bermain bercanda dan menyanyi bersama.

Kegiatan ini tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi  dengan Kepala Desa Bojongrangkas "Semua satu komando, kita siap bantu saudara kita dilanda Bencana Gempa Cianjur-Jawa Barat" Terimakasih kepada semua warga bojongrangkas dan Donatur  HNR Management sehinggaa suksesnyaa kegiatan ini "'pungkas Ono Acong.

Pernyataan Benny Ramdhani Berbahaya Timbulkan Perpecahan

Viralnya pernyataan Benny Ramdhani Ketua BP2MI menuai kritik dari banyak kalangan. Salah satunya yang mengkritik keras pernyataan Benny di depan Presiden Jokowi adalah Joko Priyoski mantan Aktivis Front Kota yang aktif di dunia Pergerakan sejak di Gerakan Mahasiswa '98. 

Aktivis yang kerap disapa Jojo dan juga Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mengatakan, "Pernyataan Benny Ramdhani yang meminta "izin tempur" didepan Presiden Jokowi tersebut sangat berbahaya bisa memicu perpecahan dan konflik horisontal karena Provokatif dan bisa merusak citra Presiden Jokowi. Bangsa ini bangga memiliki Presiden seperti Jokowi dengan segudang prestasi dan mampu mensejajarkan Indonesia dengan Negara-Negara berkembang dalam KTT G20 di Bali yang belum lama usai. 

Di dalam Negeri Rakyat pun merasakan pembangunan Infrastruktur yang mulai merata, penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi, dan yang paling utama Jokowi telah menunjukkan dirinya sebagai Negarawan dengan tidak menundukkan Kepala di depan Pemimpin-Pemimpin Dunia. Harusnya kita mendukung agar "soft landing" di akhir Pemerintahan Jokowi nanti baik dan estafet kepemimpinan nasional di 2024 mampu membawa Bangsa Indonesia lebih sejahtera, makmur dan makin disegani di mata Dunia". 

Janganlah kemudian ada Pejabat Publik macam Benny ini membuat statement Provokatif dan Tendensius yang berpotensi bisa merusak citra dan prestasi Presiden Jokowi selama ini", ucap Jojo Aktivis '98.

"Harusnya Benny Ramdhani sebagai Pejabat Publik yang saat ini masih menjabat Ketua BP2MI membuat narasi-narasi yang sejuk agar terciptanya rekonsiliasi nasional di tengah perbedaan pilihan politik yang ada. Jangan malah membangun narasi "perang" dan provokasi seolah mau membenturkan secara fisik pihak-pihak yang berseberangan dengan melontarkan kalimat tempur di lapangan. 

Pernyataan yang tidak cerdas dari seorang Pejabat Publik dan justru kami nilai telah mempermalukan Presiden. Kami mendukung Presiden Jokowi agar segera mencopot Benny Ramdhani dari Ketua BP2MI karena pernyataannya yang berbahaya bagi keberlangsungan Sistem Demokrasi di Negeri ini. Masih banyak kok Anak Bangsa yang punya potensi dan cinta perdamaian untuk menggantikan posisi  Ketua BP2MI. Sudahlah lebih baik Benny mundur saja dari Ketua BP2MI atau di copot oleh Presiden", tegas Jojo Aktivis 98 dan Ketua Umum KAMAKSI.

Sebelumnya diketahui viralnya video audiensi di media sosial. Berikut cuplikan pernyataan Benny yang dinilai memprovokasi Jokowi itu.

” ..Kita ini pemenang Pilpres, kita ini besar, tetapi serangan lawan terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan bapak melalui Kemenkop. Kedua, kita gemes pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Nah, kalau bapak tidak mengizinkan kita tempur di lapangan, melawan mereka, maka penegakkan hukum yang harus … Misalnya, setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Penegakkan hukum ini yang harus dilakukan. Maka Jika tidak, kami kehilangan kesabaran, ya udah kita yang menghadapi mereka di lapangan misalnya …”

By ; KAMAKSI

Poros Rawamangun Usul Bubarkan BPOM

Jakarta - Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati pada tanggal 12 November setiap tahunnya. Hari Kesehatan Nasional 2022 telah memasuki tahun ke-58, pemerintah mengusung tema 'Bangkit Negeriku Sehat Indonesiaku' untuk Hari Kesehatan Nasional 2022. 

Namun ironisnya, Tema tersebut, justru muncul di tengah adanya bencana Kesehatan dalam wujud Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan -18 tahun yang merupakan tunas bangsa dan juga generasi penerus bangsa, yang harusnya mendapatkan perlindungan serius dari Negara, namun justru menjadi korban dari kelalaian atau mungkin adanya kegagalan dari institusi pengawasan Obat- obatan dan Makanan yakni BPOM dalam mengawasi peredaran Obat- obatan dan makanan yang tercemar oleh bahan baku pelarut Propilen Glikol dan produk jadi mengandung Etilen Glikol (EG) yang melebihi ambang batas, EG diduga menjadi penyebab gagal ginjal yang menyebabkan ratusan anak Indonesia meninggal dunia belakangan ini.

Demikian disampaikan Rudy Darmawanto, SH Ketua Poros Rawamangun, kepada awak media, Minggu, 13 November 2022 di Jakarta.

“Kondisi tersebut, sangat ironis dengan Tema Hari Kesehatan Nasional 2022, Bangkit Negeriku, Sehat Indonesiaku, bagaimana bisa mewujudkan Indonesia Sehat, kalau akibat di duga adanya kelalaian BPOM mengawasi peredaran Obat-obatan, sehingga sebanyak 350-an Balita harus menjadi korban sia-sia”, ucap Rudy Darmawanto.

Menurut Rudy, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 58 ini, sesungguhnya adalah momentum untuk melakukan refleksi bagi seluruh komponen bangsa, terutama Pemerintah dalam hal ini adalah kementrian Kesehatan, dan juga instansi terkait dengan terbentuknya Kesehatan masyarakat, yang bukan hanya bicara tentang pelayanan Kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas, ataupun bicara sarana prasarana penunjang Kesehatan, melainkan yang lebih dari itu adalah bicara mengenai Kesehatan makanan, minuman dan juga obat-obatannya, yang seringkali masalah tersebut dilupakan dan bahkan dilalaikan begitu saja, sehingga berakibat pada munculnya penyakit dari makanan atau Obat- obatan yang tidak bisa diantipasi maupun dicegah.

Mengapa demikian? Misalnya dalam kasus gangguan ginjal akut ini dikarenakan lemahnya system pengawasan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dan pemerintah dalam mendeteksi obat yang mengandung senyawa berbahaya. Seharusnya para pihak berwenang yang mengawasi ini lebih aware, tidak menunggu kasus seperti ini sampai memakan korban ratusan dikalangan balita dan anak-anak.

“Nah, kalau ingin negeri ini bangkit dan sehat, maka harus ada reformasi total tentang berbagai segi yang terkait dengan bidang Kesehatan sebagai skala prioritas pembangunan non fisik, terutama pembenahan sistem pengawasan obat, makanan dan Minuman di Indonesia, ini sangat urgent dan harus masuk skala prioritas dilakukan pemerintah, untuk pengawasan Obat- obatan, makanan dan minuman, sudah saatnya dilakukan secara transparan, dengan melibatkan komponen masyarakat, sehingga tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak atau harus dilakukan secara kolektif dan pertanggungjawabannya juga kolektif”, tukas Rudy Darmawanto, SH.

Oleh karena itu, lanjut Rudy, dalam hal pertanggungjawaban dalam kasus gangguan gagal ginjal ini, BPOM tidak bisa lepas tanggungjawab, dan tidak bisa berlindung dibalik kekuasaan, Indonesia adalah negara hukum, untuk itu, dirinya sangat berharap agar siapapun termasuk diantaranya adalah wantimpres jangan melindungi orang yang salah, sebab isue nya kepala BPOM adalah kerabat dari salah satu anggota Wantimpres, sehingga sulitnya rasanya meminta pertanggungjawaban kepala BPOM dikarenakan adanya pihak- pihak yang diduga melindunginya, Atas indikasi tersebut, maka sebaiknya BPOM dibubarkan saja, diganti oleh sebuah Dewan Pengawasan Obat- obatan dan Makanan yang beranggotakan pihak-pihak yang berkompeten, yakni Ikatan Dokter Indonesia, Komunitas Ahli Gizi, Kepolisian dan sebagainya, kemudian bekerja dengan prinsip transparan, kredible, kolektif dan akuntabel, nah kalau berbentuk kolektif, tidak ada backing - backingan, kelihatan yang salah langsung bisa dihukum, tapi kalau tetap dalam bentuk BPOM alias bentuk Badan, yang kepala Badannya dipilih dan ditunjuk Presiden, maka celah untuk mendapatkan backing politik itu ada, akibatnya kalau ada masalah, terindikasi selalu ada intervensi politik dari penguasa atau orang-orang di sekitar kekuasaan, ya seperti yang terjadi pada Kepala BPOM sekarang ini.

“Ya, Kalau ingin bangkit, untuk menciptakan bangsa Indonesia sehat jasmani dan Rohaninya, maka system pengawasan obat - obatan, makanan dan minuman harus di reformasi, bubarkan BPOM ganti dengan Dewan Pengawasan Obat - obatan dan Makanan, ya, kalau tidak, maka tema 'Bangkit Negeriku Sehat Indonesiaku' hanya slogan semata dan hanya mimpi yang sulit diwujudkan, karena itu Hari Kesehatan Nasional mari kita jadikan momentum Pembenahan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Bubarkan BPOM", pungkas Rudy.